Politik Etis - Perkembangan paham demokrasi dan liberal di Eropa
menyebabkan perubahan besar dalam hubungan antara negeri induk dan
wilayah-wilayah jajahan. Dalam Kasus Belanda, eksploitasi terhadap Indonesia
menuai kecaman di dalam negeri. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya Politik
Etis suatu kebijakan colonial yang bertujuan memajukan dan menyejahterakan
kehidupan rakyat Indonesia.
![]() |
Pengertian Politik Etis |
![]() |
Politik Etis |
Pencetus Politik Etis ialah Conrad Theodore Deventer. Pada
bulan Agustus 1899, dia menulis sebuah artikel dalam majalah de Gids dengan
judul Een Eerschuld atau Hutang Kehormatan. Dalam artikel tersebut, van
Deventer menulis bahwa cucuran keringat dan air mata penderitaan rakyat
Indonesia telah banyak berjasa dalam membantu pemerintah Kerajaan Belanda
memperbaiki kondisi keuangan Negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila
budi baik rakyat Indonesia tersebut dibayar kembali. Menurutnya, utang budi itu
harus dibayar dengn meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tiga program
politik (politik balas budi), yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi.
Program Politik Etis itu sebenarnya baik. Hanya saja dalam
penerapannya terjadi berbagai kendala. Dalam hal irigasi, program yang semula
ditujukan untuk mengairi sawah-sawah penduduk agar hasil panen padi
meningkatkan ternyata diselewengkan di lapangan. Hal ini dikarenakan para
penanggung jawab hanya memberikan aliran air ke sawah-sawah yang pemiliknya
berarti membayar upeti tinggi kepada mereka, sementara yang tidak memberikan
komisi kepada petugas tidak mendapatkan bagian air. Akibatnya, hasil panen padi
tidak maksimal sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat.
Hal yang sama terjadi dalam program transmigrasi. Program
ini sebenarnya dimaksudkan untuk pemerataan jumlah penduduk dan menciptakan
lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di Pulau Jawa dengan pekerja sebagai
buruh kontrak di perkebunan-perkebunan. Akan tetapi, ternyata penduduk Jawa
yang ditransmigrasikan ke Sumatera hidupnya lebih menderita di tempat yang
baru. Hal ini dikarenakan upah mereka sebagai buruh sangat kecil dan tidak
sesuai dengan kontrak yang tertulis.
Di antara ketiga program Politik Etiss iyu, hanya program
edukasi atau pendidikan yang mebunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi
rakyat Indonesia meskipun ada perbedaan tujuan di kalangan orang Belanda. Van
Deventer mencanangkan program ini untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari
buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa
dan negaranya. Pemerintah colonial maupun kalangan swasta Belanda menyetujui
program ini dengan maksud yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan tenaga
administrasi rendahan dan murah di instansi-instansi pemerintah colonial maupun
diperkebunan dan pabrik-pabrik milik Belanda. Dalam perkembangannya, program
pendidikan itu sendiri kemudian membantu terbentuknya elite baru Indonesia
berupa kaum terpelajar.
Kunjungi juga artikel berikut untuk referensi lainnya Politik Etis
BalasHapus