Politik Etis

Politik Etis - Perkembangan paham demokrasi dan liberal di Eropa menyebabkan perubahan besar dalam hubungan antara negeri induk dan wilayah-wilayah jajahan. Dalam Kasus Belanda, eksploitasi terhadap Indonesia menuai kecaman di dalam negeri. Hal ini kemudian menyebabkan munculnya Politik Etis suatu kebijakan colonial yang bertujuan memajukan dan menyejahterakan kehidupan rakyat Indonesia.

Pengertian Politik Etis

Politik Etis

Pencetus Politik Etis ialah Conrad Theodore Deventer. Pada bulan Agustus 1899, dia menulis sebuah artikel dalam majalah de Gids dengan judul Een Eerschuld atau Hutang Kehormatan. Dalam artikel tersebut, van Deventer menulis bahwa cucuran keringat dan air mata penderitaan rakyat Indonesia telah banyak berjasa dalam membantu pemerintah Kerajaan Belanda memperbaiki kondisi keuangan Negara. Oleh karena itu, sudah sepantasnya apabila budi baik rakyat Indonesia tersebut dibayar kembali. Menurutnya, utang budi itu harus dibayar dengn meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui tiga program politik (politik balas budi), yaitu irigasi, transmigrasi, dan edukasi.

Program Politik Etis itu sebenarnya baik. Hanya saja dalam penerapannya terjadi berbagai kendala. Dalam hal irigasi, program yang semula ditujukan untuk mengairi sawah-sawah penduduk agar hasil panen padi meningkatkan ternyata diselewengkan di lapangan. Hal ini dikarenakan para penanggung jawab hanya memberikan aliran air ke sawah-sawah yang pemiliknya berarti membayar upeti tinggi kepada mereka, sementara yang tidak memberikan komisi kepada petugas tidak mendapatkan bagian air. Akibatnya, hasil panen padi tidak maksimal sehingga tidak terjadi peningkatan kesejahteraan hidup rakyat.

Hal yang sama terjadi dalam program transmigrasi. Program ini sebenarnya dimaksudkan untuk pemerataan jumlah penduduk dan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi penduduk di Pulau Jawa dengan pekerja sebagai buruh kontrak di perkebunan-perkebunan. Akan tetapi, ternyata penduduk Jawa yang ditransmigrasikan ke Sumatera hidupnya lebih menderita di tempat yang baru. Hal ini dikarenakan upah mereka sebagai buruh sangat kecil dan tidak sesuai dengan kontrak yang tertulis.

Di antara ketiga program Politik Etiss iyu, hanya program edukasi atau pendidikan yang mebunjukkan perkembangan yang cukup positif bagi rakyat Indonesia meskipun ada perbedaan tujuan di kalangan orang Belanda. Van Deventer mencanangkan program ini untuk membuat rakyat Indonesia bebas dari buta huruf dan kebodohan sehingga kelak mereka dapat memimpin sendiri bangsa dan negaranya. Pemerintah colonial maupun kalangan swasta Belanda menyetujui program ini dengan maksud yang berbeda, yaitu untuk mendapatkan tenaga administrasi rendahan dan murah di instansi-instansi pemerintah colonial maupun diperkebunan dan pabrik-pabrik milik Belanda. Dalam perkembangannya, program pendidikan itu sendiri kemudian membantu terbentuknya elite baru Indonesia berupa kaum terpelajar.