Pengertian Budaya Politik

Pengertian Budaya Politik - Gabriel Almond & Sidney Verba menggunakan istilah kebudayaan politik untuk mendeskripsikan orientasi politik dan sikap seseorang terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya, serta sikap terhadap peranan diri sendiri dalam sistem tersebut. Kebudayaan politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa tersebut.

Revolusi Mental Joko Widodo

Ikut mencoblos sebagai budaya politik partisipan

Kampanye politik

Sikap warga negara terhadap politik dan pemerintahan negaranya tersebut didasarkan kepada sikap, nilai, informasi, dan kecakapan politis yang dimiliki individu.

O. Bingham Powell memberi pengertian budaya politik sebagai pola sikap-sikap dan orientasi-orientasi individu terhadap politik di antara para anggota suatu sistem politik. Bambang Purwoko (1997) mengatakan bahwa budaya politik dapat dipahami sebagai sikap, kepercayaan, dan nilai-nilai yang mendasari beroperasinya sistem politik tertentu. Hal ini meliputi pengetahuan dan keaahlian tentang proses kerja sistem politik, perasan dan emosi negatif ataupun positif serta penilaian terhadap sistem tersebut. Secara lebih mendasar, budaya politik adalah totalitas dari gagasan dan sikap terhadap kekuasaan, disiplin, tanggung jawab dan tugas-tugas pemerintahan, serta pola-pola hubungan antarbudaya, seperti sistem pendidikan dan bahkan kehidupan keluarga.

Pengertian budaya politik dalam konsepn politik Indonesia adalah serangkaian nilai-nilai tertentu yang menjadi dasar bagi masyarakat Indonesia dalam menyelenggarakan dan kegiatan dalam lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Serangkaian nilai-nilai tersebut dapat digolongkan menjadi dua, yaitu nilai-nilai dasar dan nilai-nilai operasional. Nilai-nilai dasar adalah prinsip-prinsip nasional negara dan bangsa Indonesia yaitu pancasila. Nilai-nilai operasional secara konkret memberikan acuan dan pedoman bagi masyarakat dan bangsa Indonesia dalam pelaksanaan dan pengelolaan kehidupan politik nasional, yang secara subtantif telah digariskna dalam UUD 1945.

Almond mengklasifikasikan tipe (macam) budaya politik menjadi tiga kelompok.

• Budaya politik parokial terjadi jika frekuensi orientasi warga negara terhadap keempat jenis objek politik adalah khusus seperti di atas mendekati nol. Artinya, orientasi politik terhadap peran-peran anggota masyarakat tidak bisa dipisahkan dengan pesan sosial dan religius. Mereka tidak memiliki harapan apapun untuk terjadinya perubahan pada sistem politik yang ada dalam negaranya.
• Budaya politik subjek terjadi jika terdapat frekuensi orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang diferensiatif dan aspek output dari sistem itu. Namun, frekuensi orientasi terhadap objek-objek input berlaku secara khusus dan terhadap peribadi sebagai partisipan yang aktif, mendekati nol. Artinya, warga negara menyadari akan adanya otoritas pemerintahan. Mereka mungkin menunjukkan kebanggaannya terhadap sistem atau mungkin tidak menyukai. Mereka pun menilai keabsahaannya atau sebaliknya. Secara umum, hubungan terhadap sistem dan output administratif merupakan hubungan yang bersifat pasif, walaupun ada bentuk kompetensi terbatas yang tersedia di dalam kebudayaan subjek.
• Budaya politik partisipan adalah suatu kultur dimana anggota-anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Mereka cenderung diarahkan kepada peranan pribadi sebagai aktivitas masyarakat, sekalipun perasaan dan evaluasi mereka terhadap peranan yang demikian bisa menerima atau menolak.